Sidang Sengketa Ijazah Gibran, MK Minta Ini ke KPU dan Bawaslu

Mahkamah Agung atau MK dikabarkan kembali akan menggelar sidang mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pendidikan  Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Pemilu 2024. 

Sidang ini memiliki agenda penyampaian termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Termohon sendiri adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam sidang nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Namun pada sidang kemarin di hari senin malam (21/9/2026) malam, Hakim MK Saldi Isra meminta KPU menyerahkan bukti kelengkapan dan risalah pembahasan peraturan KPU terkait syarat pendidikan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.

Mengutip dari siaran Youtube MKRI pada senin malam, Saldi mengatakan, "KPU atau Termohon untuk, satu, tolong kami diberi bukti-bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU 19/2023. Jadi tolong disampaikan ke Mahkamah ketika PKPU persyaratan ini (pendidikan),"  

Spesifik dalam sidang nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hanya mempermasalahkan syarat pendidikan SMA Gibran yang nyatanya memang dikabarkan sekolah menengahnya di Singapura. 

Permintaan itu sengaja dilakukan untuk benar-benar mengsinkronkan aturan negara yang mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi yang sekolah di luar negeri dan sudah memiliki bukti kelulusan resmi perguruan tinggi.

Saldi juga mengungkapkan, "sebelum direvisi pasti ada pembahasan, nah tolong pembahasannya disampaikan apa yang dibahas KPU kala itu."

Selain itu, Saldi mewanti-wanti Bawaslu menjelaskan pengawasan terhadap pemenuhan syarat pendidikan capres. Apakah Bawaslu benar-benar memantau proses tersebut, dan apakah menerima keberatan mengenai syarat pendidikan Gibran.

Penjelasan dari Bawaslu ini memang sangat penting dan begitu diperlukan untuk melihat bagaimana perubahan aturan melalui PKPU No 19 Tahun 2023, serta proses pemenuhan syarat tersebut berlangsung.

Namun yang perlu diperhatikan, publik sebaiknya tidak terburu-buru menilai dan melihat kalau ini hanya sekedar sidang ijazah Gibran. Karena yang dipertaruhkan sangat luas daripada hanya debat kusir biasa. 

Saat ini MK juga memiliki kesempatan untuk memperjelas batas antara kesalahan administratif, dan konsekuensi hukumnya. Tapi, apapun keputusan MK, bagian yang sangat layak diperhatikan bukan cuma siapa yang menang atau siapa yang kalah, namun bagaimana sengketa ini benar-benar selesi dengan hukum negara kita dan sesuai dengan asas Pancasila.