Lapas Cibinong, Penjara VIP untuk Narapidana Kelas Kakap

Viral berita mengenai Lapas Cibinong yang bikin geleng-geleng kepala. Namun sebenarnya, kabar seperti ini bukan cerita baru. Karena dulu, ada koruptor kelas kakap yang kabur dari penjara, melenggang bebas liburan ke Bali. Namanya Gayus Tambunan.

Seperti yang kita tahu, lapas merupakan tempat binaan dan menjalani hukuman bagi orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Dibayangan kita, lapas adalah bangunan yang berisi klaster jeruji besi yang kotor dan tidak nyaman.

Tapi dalam aktivitas sidak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026, justru menemukan sekitar 10 bangunan yang disebut menyerupai apartemen atau rumah hunian.  Dalam hunian itu terdapat sofa, televisi, kulkas, meja makan, gym, kulkas, parkir, kendaraan mewah, sampai simulator golf. Gongnya lagi, dalam kulkas itu berisi minuman keras.

Kejadian ini membuat publik langsung bertanya-tanya, kira-kira siapa yang punya ide membuat lapas VIP? Dan siapa yang menerima uang sewanya? Lapas ini sebenarnya bekerja dengan sisten seperti apa?

Di titik ini, kita seharusnya harus berhati-hati. Jangan langsung menyimpulkan bangunan itu pasti dibuat khusus untuk narapidana kelas kakap, atau langsung menunjuk siapa dalangnya. 

Pihak lapas sendiri sudah memberikan penjelasan kalau ruang itu merupakan rumah dinas atau fasilitas asimilasi. Mereka juga membantah keras-keras kalau tidak ada sel khusus untuk warga binaan.

Yang membuat curiga, waktu tim Ombudsman datang melakukan sidak, mereka sempat dihalangi. Ombudsman mengatakan tim mereka membawa surat tugas, tetapi tetap tidak diizinkan masuk ke area blok. 

Bahkan dalam prosesnya, terjadi aksi saling dorong, bahkan salah satu petugas Ombudsman disebut mengalami cedera karena terjepit pagar.

Kalau semuanya memang normal, kenapa pemeriksaan mendadak tiba-tiba menjadi ribet?

Tapi sekali lagi kita ingatkan, kejadian ini bukan berarti memvalidasi langsung atau menuduh petugas lapas menyembunyikan sesuatu. Belum tentu. Namun secara tata kelola, situasi seperti ini memang sangat jelas perlu dipertanyakan.

Apalagi ketika Ombudsman kemudian menemukan keamanan lain. Ada akses di belakang area hunian yang disebut tidak memiliki pagar, sehingga berpotensi menjadi jalur keluar masuk kendaraan. Ombudsman menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan keamanan di lapas.

Namun coba bayangkan saja, dan pikir secara logika.

Seseorang masuk penjara karena harus menjalani hukuman. Tapi kalau di dalam penjara terdapat fasilitas yang kualitasnya jauh berbeda antara satu warga binaan dengan yang lain, muncul pertanyaan soal kesetaraan dalam menjalani hukuman.

Hukum seharusnya tidakpunya paket Platinum, Gold, dan Silver.

Bukan berarti semua narapidana harus hidup sengsara. Mereka tetap manusia dan punya hak dasar yang harus dipenuhi. Lapas memang bukan tempat untuk menyiksa manusia, tapi hak dasar dengan kemewahan itu dua hal berbeda.

Makan layak? Wajar.

Tempat tidur layak? Wajar.

Pelayanan kesehatan? Wajib.

Tapi kalau sampai muncul hunian dengan sofa, kulkas, televisi, gym, kendaraan mewah, bahkan ada simulator golf, masyarakat tentu berhak bertanya, fasilitas ini untuk siapa? Dasar penggunaannya apa? Siapa yang mengizinkan, dan dari mana pembiayaannya?

Apalagi Ombudsman juga menerima laporan dugaan pungutan Rp 150 ribu per minggu dari keluarga warga binaan di Blok A. Dugaan ini tentu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan, tetapi kalau benar, persoalannya menjadi jauh lebih serius, karena menyangkut tata kelola dan integritas pelayanan pemasyarakatan.

Yang menarik, Lapas Cibinong sendiri sudah dinobatkan sebagai predikat wilayan bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Kalau sebuah institusi sudah mendapatkan predikat pelayanan yang bersih, lalu muncul temuan yang seperti itu, berarti evaluasinya jangan berhenti pada, siapa yang salah?

Tapi, apakah sisten pengawasya benar-benar bekerja?

Karena sistem yang bagus, bukan sistem yang kelihatan bersih ketika semua orang tahu akan diperiksa. Sistem yang bagus adalah sistem yang tetap berjalan ketika tidak ada kamera, tidak ada wartawan, dan tidak ada pejabat yang datang.

Kasus Lapas Cibinong ini juga menunjukkan satu hal yang sering kita lupakan, korupsi atau penyalahgunaan wewenang tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai dimasukkan ke amplop.

Kadang bentuknya adalah akses, akses terhadap fasilitas, akses terhadap kenyamanan, akses terhadap orang tertentu. 

Dan kalau akses seperti itu hanya bisa didapat oleh orang-orang tertentu karena uang, koneksi, atau posisi, maka yang rusak bukan cuma aturan lapas, tapi rasa KEADILAN.

Makanya, kasus ini jangan sampai berhenti sebagai konten viral seminggu lalu hilang bak ditelan bumi, seperti yang sebelum-sebelumnya.

Hari ini orang heboh karena ada gym. Besok heboh karena ada kulkas. Lusa lupa!

Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem yang memungkinkan fasilitas seperti itu dan bertahan? Tidak mungkin dibentuk karena bim salabim, kan?

Kalau memang ada pelanggaran, bongkar mekanismenya. Kalau ada pungutan, telusuri aliran uangnya. Kalau ada perlakuan khusus, cari siapa yang memberikan dan siapa yang menerima.

Kalau ternyata bangunan tersebut memang memiliki fungsi resmi, jelaskan secara terbuka siapa penggunanya, dasar hukumnya apa, dan kenapa fasilitasnya seperti itu.

Jangan cuma bongkar kamarnya, bongkar juga sistemnya.

Karena kalau masalahnya cuma dipindahkan, diganti nama bangunannya, lalu semua kembali seperti biasa, ya kita cuma mendapatkan drama baru dengan ending yang sama.

Dan publik tidak butuh drama, tapi butuh jawaban dan keadilan yang benar-benar ditegakkan.