FIR Singapura Merugikan Indonesia Sejak RI Merdeka, Bagaimana Solusi Mutakhirnya?

Indonesia dan Singapura kembali melakukan perjanjian penataan flight information region (FIR).

FIR Singapura Merugikan Indonesia Sejak RI Merdeka, Bagaimana Solusi Mutakhirnya?
Foto Dok. Dispenau

Belum lama ini, Indonesia dan Singapura kembali melakukan perjanjian penataan flight information region (FIR). Sebagian melihat hal itu merupakan langkah maju, namun banyak pihak menyoroti langkah tersebut merugikan Indonesia juga menandakan NKRI tidak berdaulat atas wilayahnya sendiri. Salah satunya adalah Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan.

Dalam keterangannya Perjanjian FIR malah menunjukkan titik lemah diplomasi dari Indonesia. Karena Indonesia memperoleh hak dalam kendali udara hanya pada ketinggian di atas 37 ribu kaki, ini jelas menunjukkan kedaulatan udara RI dimiliki negara lain.

Ia juga menilai perjanjian yang telah ditandatangani tersebut, tidak membuat Indonesia mendapat keuntungan ekonomi yang sepadan. Tapi malah merugikan Indonesia baik dari segi kemanfaatan ekonomi, maupun dalam hilangnya kedaulatan NKRI atas wilayahnya.

Konflik FIR Indonesia-Singapura 

Persoalan FIR (Flight Information Region atau Wilayah informasi penerbangan) di sekitar Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, dan Natuna masih menjadi konflik yang sangat panjang. Bagaimana tidak, FIR Singapura yang berada di wilayah perairan Indonesia ini terjadi sejak NKRI merdeka sekitar tahun 1946 (kurang lebih 76 tahun).

Saat itu Bangsa Indonesia dianggap belum mampu mengelola wilayah ruang udara miliknya sendiri, berdasarkan atas keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO). Secara infrastruktur badan tersebut menilai Indonesia belum siap. 

Tentu sekarang kondisi telah berbeda, Indonesia sudah mampu mengelola ruang udaranya sendiri dalam ketinggian di atas 37 ribu kaki. Artinya Indonesia telah memiliki kesiapan baik dari segi infrastruktur, SDM, juga pendanaan. 

Oleh karenanya, Indonesia harus berjuang untuk kembali mengambil alih hak juga kedaulatan udara wilayahnya sendiri di FIR Singapura. Sebab lain upaya dalam pengambilalihan ini juga merupakan bagian dari perintah UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Dalam undang-undang itu Pemerintah diberi amanat untuk mengelola seluruh wilayah kedaulatan udara milik NKRI. Termasuk wilayah udara yang didelegasikan kepada negara Singapura.

Kerugian yang Dialami Indonesia 

Akibat dari pendelegasian tersebut Indonesia banyak dirugikan. Seperti, pesawat Indonesia yang akan terbang ke wilayah Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna harus memperoleh izin ke otoritas penerbangan Singapura baru bisa terbang.

Bahkan hal tersebut juga berlaku bagi pesawat angkatan udara Indonesia. Angkatan militer yang akan melakukan patroli udara di wilayah perbatasan yang rawan, seperti di perairan Natuna dan Riau harus mendapat izin dari Singapura walau hanya untuk menghidupkan mesin saja.

Jadi, persoalan FIR Kepri-Natuna ini sangat berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Bagaimana Indonesia mempunyai martabat, jika untuk bergerak di wilayah negara sendiri saja harus minta izin terlebih dulu kepada negara tetangga yang jauh lebih kecil negaranya. 

Kerugian lain yang dialami Indonesia dari penguasaan FIR di bawah tangan Singapura ini adalah terjadinya banyak pelanggaran wilayah udara yang terekam di radar Komando Operasi Udara Nasional. 

Pelanggaran yang terjadi tersebut akibat telah mendapat izin dari otoritas penerbangan Singapura untuk memasuki wilayah teritorial NKRI tanpa perlu izin dari tuan rumah (Indonesia)

Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang lebih besar tidak boleh lemah juga jangan mau berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Jangan sampai kepentingan negara dirugikan.

Solusi Mutakhir 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perjanjian FIR ini menjadi hal yang sangat merendahkan RI. Bahkan menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar politik Indonesia di hadapan Singapura. Sekaligus menunjukkan kelicikan politik Singapura yang telah berhasil mengelabui negara sebesar Indonesia.

Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali menjadi negara ideologis, dengan menerapkan ideologi sahih Islam. Indonesia akan memiliki kekuatan dan berdaulat penuh atas wilayahnya. 

Karena, dengan menjadi negara besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, Indonesia mempunyai peran sentral di kawasan tersebut. Indonesia harus mampu menganalisa konfigurasi politik di kawasan ini dengan sudut pandang ideologi yang sahih. 

Jadi jangan biarkan kekuatan politik Indonesia hanya dimanfaatkan demi kepentingan elite politik oligarki penjajah. Oleh karenanya, Indonesia harus mempunyai sikap, tidak pantas membebek agenda yang diminta neoimperialisme Barat. Indonesia wajib memegang kendali atas kedaulatan negaranya. 

Inilah solusi mutakhir dan mustanir (cemerlang) untuk masa depan kedaulatan Indonesia, bahkan bagi seluruh manusia di dunia.