Fikih Berpolitik (bag. 2): Hukum dalam Memilih Pemimpin

Pemimpin merupakan tugas yang sangat mulia dan berkedudukan sangat tinggi dalam Islam. Bahkan disebutkan bahwa kepemimpinan dan agama bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Fikih Berpolitik (bag. 2): Hukum dalam Memilih Pemimpin

Pemimpin merupakan tugas yang sangat mulia dan berkedudukan sangat tinggi dalam Islam. Bahkan disebutkan bahwa kepemimpinan dan agama bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan adanya pemimpin maka agama akan mampu tegak dengan kemuliaannya di atas dunia. Untuk itulah, Islam telah menetapkan hukum dalam memilih seorang pemimpin.

Dalam Islam pemimpin memiliki fungsi sebagai penerus Nabi Saw. baik dalam urusan agama maupun dunia, sehingga semua didasarkan atas prinsip-prinsip syari’ah.

Untuk itulah, seorang pemimpin keberadaannya adalah wajib dan perannya sangat dibutuhkan di tengah masyarakat dalam sebuah negara. 

Kewajiban dalam memilih pemimpin itu sering disampaikan oleh Nabi Saw. Sehingga cukup banyak hadis mengenai hal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.“ (HR. Abu Daud)

Dalam hadis ini sangat jelas, betapa pentingnya dalam mengangkat seorang pemimpin. Untuk komunitas yang sangat kecil saja beliau memerintahkan mengangkat seorang pemimpin, apalagi pada komunitas yang lebih besar seperti halnya negara.

Pada hadis lain Rasul Saw. juga bersabda: “Tidak halal (dibenarkan) bagi tiga orang yang berdiam disuatu tempat, kecuali apabila mereka mengangkat salah satu diantara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud)

Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Nasihatul Muluk memaparkan, terkait rasa aman hanya akan tercipta dengan adanya siasat politik dari pemimpin. Untuk itu, seorang pemimpin harus memakai siasat politik yang dilakukan dengan cara adil. Karena seorang pemimpin merupakan wakil Allah Taala yang ada di muka bumi.

Dalam bukunya Imam Ghazali tersebut, terdapat standar kelayakan dalam menjadi pemimpin. Setidaknya ada empat syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin; pertama, najdat (mempunyai kekuatan dan wibawa). Kedua, kifayah (Cakap dalam menyelesaikan segala persoalan). Ketiga, wara’. Dan keempat, memiliki ilmu pengetahuan, utamanya ilmu politik Islam.

Sementara imam al Mawardi dalam kitabnya Ahkamus Sulthaniyah menjelaskan, kepemimpinan merupakan diskursus dan ikhtiar dalam melanjutkan estafet kenabian. Memiliki fungsi untuk menjaga agama serta mengatur urusan duniawi. Atas dasar ijma’ ulama, bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu negara wajib hukumnya untuk mengangkat seorang pemimpin. Karena pada dalil aqli maupun naqli sama-sama mewajibkan keberadaan seorang pemimpin.

Secara nalar (aqli), masyarakat membutuhkan suasana yang stabil, aman, damai. Oleh karenanya, pemimpin sangat dibutuhkan guna mengatur dan menciptakan suasana yang stabil. Tanpa adanya pemimpin suasana aman dan damai mustahil akan terwujud. Bagi akal sehat pasti akan menerima kenyataan tersebut.

Secara syar’i (naqli), Allah Taala telah menurunkan seperangkat aturan melalui Rasul-Nya guna mewujudkan kemaslahatan manusia. Aturan itu salah satunya aturan dalam ketaatan kepada Ulil Amri (pemimpin).

Pemimpin memiliki tugas untuk mengatur stabilitas masyarakat baik lahir maupun batin. Baik melalui aturan yang bersifat ibadah (ta’abbudi) ataupun non ibadah (ghairu ta’abbudi). Selain itu juga akan terwujudnya kemaslahatan bersama bagi masyarakat. 

Dengan demikian, memilih seorang pemimpin adalah wajib namun harus diimbangi dengan kriteria siapa yang harus dipilih menjadi pemimpin. Sosok pemimpin yang ideal adalah seorang yang punya moral, kualitas, dan intelektual.

Jadi bagi kaum muslimin dalam memilih pemimpin tidak boleh sembarangan karena akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Maka wajib untuk memilih seorang pemimpin yang mengerti ilmu agama dan ilmu politik syar’i serta mau menerapkannya.